Korwil Jatim: Catur Teguh Wiyono
Anggaran Desa Tertekan, Ratusan Kades Jember Lempar Bola Panas ke Pemkab dan DPRD
Jember, rilisfakta.id — Keterbatasan ruang anggaran di tingkat desa mulai menjadi perhatian serius para kepala desa di Kabupaten Jember. Ratusan kepala desa yang tergabung dalam APDESI dan PKDI Jember mendatangi Gedung DPRD Jember, Senin (10/8/2026), untuk meminta pemerintah daerah mencari solusi atas semakin sempitnya kemampuan fiskal desa.
Dalam pertemuan tersebut, para kepala desa mengusulkan adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Jember sebesar Rp1 miliar untuk setiap desa. Dengan jumlah 226 desa, usulan tersebut apabila direalisasikan membutuhkan anggaran sekitar Rp226 miliar.
Usulan itu tidak hanya berkaitan dengan penambahan dana, tetapi juga menyangkut keberlanjutan pembangunan yang selama ini menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah desa.
@portalrilisfakta.id
Kades Khawatir Pembangunan Tersendat
Ketua APDESI Jember, Khamiludin, mengungkapkan kondisi anggaran desa saat ini semakin terbatas. Menurutnya, rata-rata dana yang masih dapat digunakan untuk kebutuhan pembangunan hanya sekitar Rp300 juta.
Situasi tersebut dinilai membuat pemerintah desa harus semakin selektif menentukan program yang dapat direalisasikan.
Khamiludin menyebut berbagai kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat serta adanya program yang turut menggunakan sumber daya anggaran desa, termasuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), ikut memberikan tekanan terhadap ruang fiskal desa.
Menurutnya, persoalan tersebut pada akhirnya dapat berimbas terhadap berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan fisik, pelayanan dasar, kesehatan hingga kegiatan yang berkaitan dengan pergerakan ekonomi masyarakat.
“Sekarang ini kades bukan lagi ujung tombak tapi ujung tombok,” kata Khamiludin.
Rp226 Miliar Diusulkan Masuk Skema Anggaran Daerah
APDESI kemudian mendorong Pemkab Jember dan DPRD memasukkan persoalan tersebut dalam pembahasan RAPBD 2027.
Khamiludin meminta pemerintah daerah tidak sekadar menerima aspirasi, tetapi mulai menghitung kebutuhan riil pembangunan di masing-masing desa serta mencari sumber pembiayaan yang memungkinkan.
“Kalau tidak ada intervensi dari Pemkab, keadaan makin parah. Kita mendesak Pemda yaitu Bupati dan DPRD, segera turun tangan, intervensi RAPBD 2027 agar pembangunan desa merata,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan dari pos mana anggaran tersebut nantinya disiapkan. Menurutnya, yang terpenting pemerintah daerah memiliki skema untuk memastikan pembangunan desa tetap berjalan.
PKDI Minta Kebutuhan Desa Dipetakan
Sementara itu, Ketua PKDI Jember, Meseran, menyampaikan sejumlah poin yang menjadi perhatian para kepala desa.
PKDI meminta Bupati Jember turun tangan dalam persoalan anggaran desa, melakukan pemetaan kebutuhan pembangunan masing-masing desa, serta memberikan kepastian terhadap pembangunan fisik yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan anggaran yang tersedia dan membuka kemungkinan sumber pendanaan lain.
DPRD Jember juga didorong tidak berhenti pada tahap menerima aspirasi, tetapi ikut mengawal pencarian solusi terhadap persoalan tersebut.
Ratusan Kades Penuhi Ruang Sidang Paripurna
Aspirasi para kepala desa diterima langsung Ketua DPRD Jember Abdul Halim bersama jajaran pimpinan DPRD di ruang sidang paripurna.
Kehadiran ratusan kepala desa di ruang tersebut menjadi gambaran kuat mengenai besarnya perhatian pemerintah desa terhadap kondisi anggaran pembangunan.
Abdul Halim mengatakan DPRD memiliki kewajiban untuk menerima berbagai masukan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat.
“Kami wakil rakyat mempunyai kewajiban menerima usulan, saran, pendapat, aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Namun, bagi para kepala desa, penerimaan aspirasi tersebut diharapkan menjadi awal dari pembahasan yang lebih konkret mengenai solusi pendanaan pembangunan desa.
Bupati Belum Bertemu, Aspirasi Berlanjut ke Bapenda
Setelah dari DPRD Jember, rombongan kepala desa kemudian melanjutkan agenda ke Kantor Bapenda Jember.
Mereka dijadwalkan melakukan pembicaraan dengan Plt. Sekretaris Daerah Jember yang juga menjabat sebagai Kepala Bapenda Jember, Fauzy.
Pertemuan tersebut menjadi lanjutan dari aspirasi yang sebelumnya disampaikan kepada DPRD. Sementara rencana pertemuan langsung dengan Bupati Jember Muhammad Fawait akhirnya didelegasikan kepada Plt. Sekda.
Para kepala desa kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah. Terlebih, pembahasan RAPBD Jember 2027 dijadwalkan mulai memasuki tahapan rapat paripurna pada Oktober 2026.
Tahapan tersebut dipandang menjadi ruang penting untuk menentukan apakah persoalan keterbatasan anggaran desa akan mendapatkan solusi melalui kebijakan fiskal Kabupaten Jember atau justru kembali menjadi persoalan yang harus ditanggung pemerintah desa.
Bagi para kepala desa, tambahan anggaran yang mereka usulkan bukan semata persoalan besaran nominal, melainkan upaya menjaga agar program pembangunan dan pelayanan masyarakat di 226 desa tetap dapat berjalan. (Catur)
