Korwil Jatim: Catur Teguh Wiyono
Jember, rilisfakta.id – Kreatif dan kompak, warga desa padukuhan Sanggrahan dan Bedahan Jerit menggelar aksi protes terhadap kepala desa Curahkalong dengan menanam pohon pisang disepanjang jalan penghubung kedua padukuhan tersebut. Aksi yang dilakukan sebagai bentuk protes atas buruknya infrastruktur tersebut dilaksanakan Jumat pagi, (14/02/2025) sebagai sindiran tajam.
Ada ada saja kreatifitas warga Curahkalong yang amat menggelitik, tersebut. Namun entahlah bagaimana kepala desa Curahkalong menanggapi!
Diketahui bahwa Aksi tersebut disebabkan karena jalan poros desa yang tak kunjung diperbaiki, sehingga warga Padukuhan Sanggrahan hingga Bedahan Jerit menggelar aksi protes dengan menanam pohon pisang di sepanjang jalan pada Jumat pagi. Langkah ini diambil sebagai bentuk sindiran tajam terhadap pemerintah desa (Pemdes) yang dinilai abai terhadap kondisi infrastruktur yang semakin memburuk.
Jalan poros ini merupakan jalur utama warga untuk beraktivitas sehari-hari, namun kondisinya yang penuh lubang dan berlumpur saat hujan membuat masyarakat semakin kesulitan. Yusuf, salah satu pemuda desa yang ikut dalam aksi, berharap penanaman pohon pisang ini bisa viral di media sosial sehingga menarik perhatian pihak-pihak berwenang di tingkat kabupaten maupun provinsi.
“Kami sengaja melakukan aksi ini agar viral. Harapan kami, pemerintah daerah Jember atau bahkan Pemprov Jawa Timur bisa turun tangan langsung menangani jalan ini, seperti yang terjadi di Desa Tugusari,” ujar Yusuf.
Warga mengaku sudah berulang kali menyampaikan keluhan kepada Pemdes, namun belum ada tindakan nyata hingga saat ini. Sikap diam Pemdes semakin membuat warga kecewa, sehingga mereka merasa perlu melakukan aksi yang lebih ekstrem untuk menarik perhatian publik.
“Sudah sering kami mengadu, tapi selalu dijawab dengan janji-janji kosong. Kami hanya ingin jalan ini diperbaiki agar warga bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman,” tambah seorang warga lainnya.
Warga berharap aksi ini bisa menjadi pemicu agar ada perhatian lebih dari pemerintah daerah maupun provinsi, seperti yang sudah terjadi di wilayah-wilayah lainnya. (***)
