Korwil Jatim: Catur Teguh Wiyono
APBDes 2025 Curah Kalong Disorot Tajam: Inspektorat Lakukan Sidak Sejumlah Warga Bersitegang Dengan Pengawas
Jember, rilisfakta.id – Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025 di Desa Curah Kalong kini berada di titik paling panas. Dugaan penyimpangan anggaran, proyek fisik tanpa papan informasi, hingga bangunan mangkrak memicu kemarahan warga. Situasi kian memanas ketika Inspektorat Kabupaten Jember melakukan inspeksi mendadak (sidak), namun justru memilih bungkam di hadapan media.
Sidak yang digelar Kamis (26/02/2026) menyasar sejumlah proyek fisik, termasuk pembangunan Balai Desa Curah Kalong.
Alih-alih memberi kejelasan, kehadiran tim pengawas malah meninggalkan tanda tanya besar. Tidak ada keterangan resmi, tidak ada penjelasan terbuka—publik hanya disuguhi keheningan yang menimbulkan kecurigaan.
Diduga Bangunan Mangkrak, Pondasi Dipertanyakan
Pembangunan kantor desa yang dimulai sejak 2025 hingga kini berhenti di tahap fondasi. Kondisi ini memicu perdebatan sengit antara warga dan pengawas proyek di lokasi.
Mukhtar, warga setempat, secara terbuka mempertanyakan kualitas pekerjaan. Ia menyoroti penggunaan pondasi lama yang dinilai sudah rapuh.
“Ini pondasi lama dipakai lagi. Kalau sudah rapuh, apa memang boleh? Aturannya seperti itu?” sergahnya di lokasi sidak.
Proyek Tanpa Identitas, Transparansi Nol
Pelapor utama, Ahmadi, menyebut sidak mencakup empat titik krusial: kantor desa, jalan paving, dan dua saluran irigasi. Hasilnya mencengangkan.
“Tiga titik tidak ada prasasti sama sekali. Bahkan di Curah Kalong Utara, hampir semua proyek tanpa papan informasi. Kalau proyek pemerintah tidak ada prasasti, itu jelas proyek siluman,” tegas Ahmadi.
Ia juga mengungkap adanya pengalihan anggaran pembangunan gapura desa yang menurut Inspektorat akan dimasukkan dalam APBDes Perubahan.
“Katanya masih mau dibahas. Sampai sekarang kami masih menunggu, tapi belum ada kejelasan,” tambahnya.
APBDes Perubahan Dinilai Janggal
Nada keras juga datang dari Qowim, tokoh masyarakat sekaligus mantan anggota BPD dua periode. Ia mencium kejanggalan serius dalam APBDes Perubahan 2025.
“Banyak perangkat desa dan BPD sendiri tidak tahu detailnya. Mekanismenya tidak jelas. Volume pekerjaan dan anggarannya patut dicurigai,” ujarnya.
Qowim menegaskan, masyarakat tidak akan diam jika laporan ini dipetieskan.
“Kami menuntut Inspektorat objektif dan profesional.
Ini bukan tawar-menawar. Kalau tidak ada tindak lanjut nyata, kami siap melangkah lebih jauh,” tandasnya.
@rilisfakta.korwil.jatim
Anggaran Fantastis, Fakta Memprihatinkan
Sebelumnya, Ahmadi secara resmi melaporkan dugaan penyimpangan APBDes 2025 ke Inspektorat pada Selasa (24/02/2026). Dari 12 poin aduan awal, ia memfokuskan pada 9 poin utama yang dinilai paling krusial dan berbukti.
Sorotan paling tajam tertuju pada pembangunan Kantor Desa Curah Kalong dengan anggaran sekitar Rp1,3 miliar. Namun hingga Februari 2026, proyek itu baru sebatas fondasi.
“Tidak masuk akal anggaran Rp1,3 miliar hanya berhenti di pondasi. Ini tingkat desa,” tegas Ahmadi.
Selain itu, anggaran Rp20 juta untuk pembangunan Gapura Batas Desa tercantum dalam APBDes, namun wujud fisiknya nihil. Tak berhenti di situ, dana kegiatan HUT RI 2025 sebesar Rp58 juta juga dipersoalkan.
Warga menyebut perayaan saat itu ditiadakan, tetapi anggaran tetap terserap.
Warga Menuntut Keadilan
Ahmadi menegaskan pelaporan ini bukan serangan pribadi, melainkan bentuk kepedulian agar tata kelola desa tidak semena-mena.
“Siapa pun Kades-nya nanti, harus patuh aturan pusat, provinsi, dan kabupaten,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Desa Curah Kalong dan pihak Inspektorat Kabupaten Jember belum memberikan klarifikasi resmi terkait temuan warga maupun hasil sidak di lapangan.
Sementara itu, publik menanti: apakah kasus ini akan dituntaskan, atau kembali tenggelam dalam sunyi. (Tim)
Sumber: Pelapor, Video Pelapor, Jempolindo, Warga.
