Musrenbang Provinsi Lampung 2026, Pemkab Way Kanan Dukung Arah Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

Musrenbang Provinsi Lampung 2026, Pemkab Way Kanan Dukung Arah Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan
Bagikan berita ini :

Bandar Lampung, rilisfakta.id,  Bupati Way Kanan Ayu Asalasiyah, S.Ked., bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Hendri Syahri, S.T., M.T., mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Provinsi Lampung Tahun 2026 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027 di Balai Keratun Lt. 3 Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Senin (13/04/2026).

Kegiatan strategis tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, serta dihadiri oleh Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan, Kurniawan Ariadi, S.IP., M.Kom., Menteri Dalam Negeri I yang diwakili oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, I. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE., Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Anggota Forkopimda Provinsi Lampung, Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli Gubernur, Kepala OPD dan Pimpinan Instansi Vertikal Provinsi Lampung, Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Provinsi Lampung, Pimpinan Perbankan dan BUMN, BUMD di Daerah Lampung, para Tokoh dan Kalangan Dunia Usaha.

Dalam sambutannya, Gubenur menegaskan bahwa arah pembangunan Lampung disusun secara partisipatif dengan mengedepankan aspirasi masyarakat. Pemerintah Provinsi, menurutnya, tidak hanya mengandalkan data dan laporan, tetapi juga turun langsung ke lapangan guna memastikan setiap kebijakan yang dirumuskan bena-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Berdasarkan capaian pembangunan tahun 2025, Provinsi Lampung menunjukkan kinerja yang positif dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,28 persen, tertinggi dalam lima tahun terakhir serta nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp523,8 triliun. Struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan yang menjadi penopang uama pertumbuhan.

Namun demikian, Gubernur mengingatkan bahwa tantangan ke depan menuntut upaya lebih besar dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan target nasional menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029. Untuk itu, diperlukan transformasi sektor unggulan, khususnya pertanian, agar tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengimplementasikan Program “Desaku Maju” yang berorientasi pada penguatan ekonomi desa berbasis potensi lokal. Program ini mencakup penyediaan pupuk hayati cair, bantuan alat pengolahan hasil pertanian, pelatihan vokasi, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa seperti koperasi dan BUMDes.

Implementasi program tersebut telah menunjukkan hasil nyata, salah satunya di Desa Wonomarto, Kabupaten Lampung Utara, yang berhasil meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menciptakan nilai tambah melalui pengolahan hasil panen. Dampak positifnya tidak hanya dirasakan dalam peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga dalam penyerapan tenaga kerja di tingkat desa.

Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya percepatan digitalisasi sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik. Melalui platform digital Lampung-In, pemerintah terus mendorong layanan yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat, termasuk dalam hal pembayaran dan pelaporan..

Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Pemerintah Pusat, antara lain pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, pengembangan pelabuhan dan jalur kereta api, pembangunan kawasan industri, serta penguatan sistem irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.

Menutup arahannya, Gubernur Lampung mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor, serta mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan pembangunan.

“Pembangunan tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kerja bersama, komitmen, dan keselarasan langkah agar setiap program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat”, ujarnya.

Melalui keikutsertaan dalam Musrenbang ini, Pemerintah Kabupaten Way Kanan menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (***)

Editor.             Alting

Loading