Tulang Bawang Rilisfakta.Com – Masyarakat mengeluhkan pelaksanaan perbaikan Jalan Provinsi ruas Talang Tembesu – Hider Tameng di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, yang diduga dikerjakan secara swakelola oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Warga menilai pengerjaan tersebut asal jadi dan tidak memenuhi standar, Jumat (2/08/2024).
Menurut seorang warga setempat, pengerjaan tambal sulam jalan ruas Talang Tembesu – Hider Tameng tidak memiliki papan plang informasi pekerjaan. “Ada perbaikan jalan di ruas Talang Tembesu – Hider Tameng, saya lihat nggak ada papan informasinya, juga itu kelihatan asal-asalan ngerjainya,” ungkap SP, seorang warga.
SP menambahkan bahwa jalan yang berlubang seharusnya dibersihkan dahulu dengan air compressor atau alat lainnya, kemudian dibongkar sampai lapisan pondasi, ditaburi Tack Coat sebagai pengikat, baru diisi campuran aspal dan dipadatkan. “Beberapa hari pengerjaan tidak sesuai dengan mekanisme dan metode perbaikan pemeliharaan jalan tersebut,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa jalan yang retak dan patah tidak ditangani dengan prosedur yang benar. “Apalagi jalannya berlubang-lubang, setahu saya mekanisme perbaikannya nggak seperti itu. Ini malah ditaburi batu base yang kayak dicampur tanah liat, mana pengerjaannya berantakan, malah membahayakan pengguna jalan,” katanya.
Menurut SP, penggunaan batu base harus memenuhi syarat dan aturan yang berlaku untuk menghindari kerugian negara. “Kita kan sama-sama tahu, negara ini sedang dalam keadaan perekonomian yang kurang baik. Jangan sampai ada mafia-mafia yang malah memperburuk situasi dengan menguntungkan diri sendiri. Ini bisa saya duga kerjaan yang anprosedural, cacat hukum, bisa dibilang ilegal,” ujarnya.
Ia menyoroti tidak adanya papan informasi dan banyaknya kejanggalan lainnya dalam proyek tersebut. “Dalam pemakaian batu base-nya aja sudah kelihatan nggak sesuai mekanisme, ukuran, dan jenis batunya. Penanganan perbaikan infrastruktur jalan harus menggunakan batu basecourse dari fraksi agregat A, B, dan C, dengan ukuran yang tepat,” urainya panjang lebar.
SP berharap Pemerintah Provinsi Lampung dapat memberikan pengawasan lebih ketat agar pembangunan berjalan sesuai prosedur. “Kami berharap pekerjaan seperti ini mesti dikerjakan sesuai aturan dan tidak terkesan asal jadi. Jenis batu hingga teknis pekerjaan harus sesuai spek semestinya,” tambahnya.
SP juga meminta pihak terkait memberikan teguran kepada pihak pengerja yang tidak transparan dalam penggunaan dana negara. “Kami berharap pihak terkait dapat memberikan teguran dan tindakan tegas supaya lebih transparan dalam menggunakan uang negara,” jelasnya.
Sebagai informasi, hingga saat ini, IN, yang diketahui sebagai pengawas di lapangan, belum bisa dikonfirmasi meski wartawan media ini beberapa kali menghubungi tetapi tidak mendapat respons.
